Tak Hanya PPN yang Naik, Kantin Sekolah juga akan Dipajaki
Kehidupan masyarakat kelas menengah ke bawah semakin sulit, terlebih dengan berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai seperti jalan pintas untuk meningkatkan pendapatan negara.
Setelah muncul keresahan terkait wacana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen, kini muncul wacana retribusi terhadap kantin-kantin sekolah di Jakarta.
DPRD DKI Jakarta berencana menarik retribusi dari para pedagang kantin sekolah negeri. Padahal, selama ini mereka sudah menghadapi kesulitan dalam membayar biaya sewa lapak kepada pihak sekolah.
Saat ini, Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta sedang melakukan pendataan untuk merealisasikan kebijakan tersebut. Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Purwosusilo, menyebutkan bahwa langkah ini masih memerlukan regulasi dan pembahasan lintas instansi, termasuk dengan Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD).
Usulan ini diajukan oleh Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta, Sutikno, yang mengungkapkan bahwa kantin di SMA 32 Cipulir dikenakan tarif sewa Rp5 juta per tahun. Dengan jumlah 1.788 kantin yang tersebar di sekolah-sekolah negeri di Jakarta, potensi pendapatan daerah bisa mencapai Rp8,9 miliar.
Namun, rencana ini mendapat penolakan keras dari pedagang. Aan, salah satu pedagang kantin di SMPN 191 Jakarta Barat, mengaku keberatan. Ia mengatakan bahwa biaya sewa lapak sebesar Rp850 ribu per bulan saja sudah cukup membebani, apalagi jika ditambah retribusi.
Menurutnya, kenaikan harga bahan pokok mempersulit pedagang untuk menaikkan harga makanan, karena murid-murid akan keberatan membeli.
Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS), M Andri Perdana, menganggap kebijakan ini sebagai pukulan tambahan bagi pedagang kecil. Menurutnya, kebijakan seperti kenaikan PPN, pemberian makanan bergizi gratis, hingga wacana retribusi kantin hanya akan mempersulit pedagang kecil.
“Banyak usaha kecil yang kemungkinan gulung tikar, hanya sedikit yang bisa bertahan,” ujarnya.
Wacana ini menunjukkan dilema antara upaya pemerintah meningkatkan pendapatan daerah dan dampaknya terhadap kelangsungan usaha kecil yang menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat kecil. (HEV/YUN)
